Meravi.id

bumdes

Strategi Efektif Proses Pendirian BUM Desa dan Legalitasnya

06 Oct 2025

By: admin

strategi-efektif-proses-pendirian-bum-desa-dan-legalitasnya

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan salah satu pilar penting dalam penguatan ekonomi desa. BUM Desa dibentuk atas inisiatif Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga masyarakat dan masyarakat dengan tujuan untuk mengelola potensi dan aset desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses pendirian BUM Desa perlu dilakukan secara terstruktur, partisipatif, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Tahapan Pendirian BUM Desa
Strategi yang dapat dilakukan dalam tahapan pendirian BUM Desa diantaranya sebagai berikut:

1. Sosialisasi BUM Desa
Langkah awal dalam proses pendirian BUM Desa adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengertian, tujuan, dan manfaatnya. Sosialisasi ini bertujuan menyampaikan konsep secara transparan sekaligus mendorong partisipasi masyarakat. Dengan cara ini, terbentuk kesadaran bersama dan dukungan aktif dari seluruh pihak.

2. Pembentukan Tim Perumus

Setelah sosialisasi, dibentuk Tim Perumus yang bertugas menyusun langkah-langkah teknis pendirian BUM Desa, termasuk pengumpulan data dan penyusunan dokumen pendirian. Tim perumus biasanya berjumlah ganjil dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Tim Perumus dipilih menggunakan skema pendekatan pentahelix yang merupakan perwakilan dari unsur akademisi, pelaku usaha, perwakilan kelompok masyarakat, pemerintah desa, dan fasilitator.

3. Pendaftaran Nama BUM Desa

Nama BUM Desa yang akan didirikan perlu didaftarkan terlebih dahulu di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT). Pendaftaran nama harus sudah dilakukan dan terverifikasi sebelum melaksanakan musyawarah desa pendirian BUM Desa. Berdasarkan Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021, pendaftaran nama BUM Desa dilakukan melalui portal yang telah disediakan yakni melalui: https://bumdes.kemendesa.go.id.

4. Pemetaan Bentang

Melakukan pemetaan potensi desa, baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan aset desa. Hal ini bertujuan untuk menentukan arah usaha BUM Desa yang relevan dan berkelanjutan. Jenis-jenis pemetaan bentang terdiri dari: alam, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi.

5. Focus Group Discussion

Focus Group Discussion adalah forum diskusi terfokus yang melibatkan berbagai unsur masyarakat desa untuk membahas secara mendalam hasil dari pemetaan potensi desa. Tujuannya adalah:

Memvalidasi data dan informasi hasil pemetaan.
Menggali potensi yang paling relevan untuk dijadikan dasar usaha BUM Desa.
Menyusun prioritas usaha berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat.

6. Penyusunan Draft Dokumen Pendirian dan Badan Hukum BUM Desa

Langkah berikutnya dalam proses pendirian BUM Desa adalah penyusunan draft dokumen persyaratan pendirian dan badan hukum BUM Desa. Penyusunan ini merupakan langkah penting dalam membentuk landasan legal, operasional, dan tata kelola BUM Desa. Dokumen-dokumen ini mencakup Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Program Kerja (Proker), Berita Acara Musyawarah Desa (BA Musdes), dan Peraturan Desa (Perdes).

7. Pra Musyawarah Desa

Pra musyawarah desa diadakan untuk mempersiapkan pelaksanaan musyawarah desa secara resmi. Di tahap ini, disusun agenda dan materi yang akan dibahas dalam musyawarah desa. Langkah-langkah pelaksanaan pra musyawarah Desa yaitu: persiapan dan undangan rapat, pembukaan dan penjelasan tujuan rapat, pembahasan draft AD, pembahasan program kerja, pembahasan penyertaan modal BUM Desa, pembahasan struktur organisasi BUM Desa, membuat kesimpulan dan rencana tindak lanjut, serta penutupan.

8. Musyawarah Desa Pendirian BUM Desa

Musyawarah desa menjadi forum resmi pengambilan keputusan. Dalam musyawarah ini dilakukan penetapan pendirian BUM Desa, menyepakati anggaran dasar BUM Desa, menyepakati program kerja BUM Desa, menyepakati struktur organisasi dan pengangkatan pengurus, serta penetapan besaran penyertaan modal desa ke BUM Desa.

Pengajuan Badan Hukum BUM Desa

Setelah BUM Desa berdiri, selanjutnya melakukan pengajuan badan hukum ke Kementerian terkait agar BUM Desa memiliki legal formal dari Pemerintah Pusat berupa sertifikat badan hukum atau administrasi hukum umum (AHU). Pengajuan dilakukan melalui portal yang sama ketika melakukan pendaftaran nama BUM Desa yakni melalui https://bumdes.kemendesa.go.id/.
Dokumen-dokumen administratif yang diperlukan dalam mendaftarkan badan hukum BUM Desa terdiri dari:

Berita Acara Musyawarah Desa
Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa
Anggaran Dasar
Anggaran Rumah Tangga
Program Kerja

Pendirian BUM Desa adalah langkah strategis yang memerlukan komitmen kuat dan kepatuhan terhadap prosedur administratif dan regulasi. Melalui proses yang partisipatif dan legal, BUM Desa tidak hanya akan mendapatkan legitimasi operasional, tetapi juga fondasi yang kuat untuk berkembang menjadi lembaga ekonomi yang profesional, transparan, dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian desa.

Syncore Indonesia sebagai mitra konsultan yang berpengalaman dalam pendampingan BUM Desa, siap mendampingi proses pendirian BUM Desa hingga penguatan tata kelola agar berjalan sesuai regulasi dan berorientasi pada kemandirian ekonomi desa. Dengan pendekatan yang terstruktur, partisipatif, dan berbasis praktik terbaik, Syncore Indonesia telah menjadi mitra terpercaya bagi berbagai desa dalam membangun BUM Desa yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Preview